[BANDUNG] Pemerintah terus berupaya mengurangi angka kemiskinan di dalam negeri. Namun, pada intinya itu bukan hanya mengenai angka semata, tapi lebih kepada upaya menyejahterakan rakyat.
Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengutarakan, mengurangi kemiskinan adalah sasaran bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah. Itu menjadi salah satu indikator kesuksesan daerah hingga negara.
“Namun, bukan hanya soal angka. Akhir yang kita inginkan adalah rakyat yang benar-benar sejahtera,” tutur Wapres Boediono saat memberi pengarahan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Bandung, Jawa Barat Kamis (2/12) malam.
Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengutarakan, mengurangi kemiskinan adalah sasaran bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah. Itu menjadi salah satu indikator kesuksesan daerah hingga negara.
“Namun, bukan hanya soal angka. Akhir yang kita inginkan adalah rakyat yang benar-benar sejahtera,” tutur Wapres Boediono saat memberi pengarahan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Bandung, Jawa Barat Kamis (2/12) malam.
Diutarakan, upaya untuk mengejar pertumbuhan masing-masing daerah sangat penting. Tapi, program-program saja tidak cukup. Perlu disusun program yang langsung diarahkan kepada orang miskin. Misalnya, program yang dilakukan secara nasional seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Keluarga Harapan (PKH), dan lainnya.
Menurut Wapres Boediono, pertumbuhan ekonomi, investasi juga sangat penting, tapi tidak menjamin dampaknya akan langsung dirasakan atau diterima orang atau kelompok yang diinginkan. Oleh karenanya, perlu program khusus yang memang mengintervensi masyarakat miskin.
Di sisi lain, dikemukakan Wapres Boediono, perlu sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mengurangi kemiskinan. Kuncinya adalah koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi sehingga sasaran yang akan dicapai bisa lebih optimal. [D-12]
