UPPKH dan Bank Dunia Bahas Modul FDS untuk PKH

Bertempat di ruang pertemuan lantai tiga, Direktorat Jaminan Sosial, Kemensos, Salemba Jakarta, berlangsung diskusi para pertemuan pemangku kepentingan untuk membahas modul kegiatan Family Development Session (FDS) dalam Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya untuk Modul Pendidikan dan Ekonomi. Diskusi berlangsung Kamis, 25 April 2013, dipimpin oleh Direktur Jaminan Sosial, Emmy Widayanti, dimoderatori oleh Oetami Dewi, Kasubdit BLTB. Turut serta dalam diskusi ini perwakilan Bappenas, Kemensos, tim PREM dan FPD dari Bank Dunia, GIZ, TNP2K, dan Koordinator Regional PKH dan tim studi FDS. Pada pengantar diskusi, Direktur Jaminan Sosial, Emmy Widayanti, yang baru diangkat dan pada hari itu memulai tugasnya sebagai direktur, mengatakan bahwa 2013 PKH akan menjangkau 2,4 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan tahun 20014 meningkat menjadi 3,2 juta.. Dijelaskan juga bahwa kepada peserta RSTM awal, 2007, akan dilakukan proses resertifikasi untuk menentukan fase pendampingan kepada RTSM , tersebut apakah masuk pada fase graduasi atau fase transisis. Dan bagi yang fase graduasi akan dihubungkan dengan FDS . “Keberadaan modul FDS sangat penting. Sudah lama ditunggu, khususnya penggunaan pada peserta yang akan memasuki fase graduasi” ujar Emmy. Oetami Dewi, dalam penjelasan awal diskusi menyampaikan bahwa Bank Dunia telah bersedia membantu UPPKH untuk penyusunan modul FDS dan konsep implementasinya. “Ini adalah pertemuan lanjutan, dan kali ini difokuskan pada konten pendidikan dan ekonomi rumah tangga” kata Oetami. Sementara itu Louisa Fernandez, Social Development Bank Dunia, saat mempresentasikan modul FDS menjelaskan subsansi modul FDS dikembangkan berdasarkan hasil riset lapangan dan identifikasi kebutuhan peserta PKH, khususnya berdasarkan kunjungan ke Provinsi Sulawesi Utara dan DIY. “Temuan dan hasil diskusi dengan penerima manfaat, fasilitator PKH, staf kesehatan dan pendidikan di lapangan cukup relevan untuk menetapkan materi yang dimasukkan dalam modul FDS ini” kata Luisa. “Finding from the field, a mother said how to help a child who cannot read when the mother also cannot read” ungkap Luisa menyebutkan satu isu dalam modul pendidikan. Untuk aspek pendidikan modul ini akan terbagi 4 tema, yaitu Good Parenting, Young Children’s Behavior, Playing and Learning together, dan Success in School. Sedangkan untuk aspek ekonomi keluarga modul akan memuat soal Financial Literacy dan Micro Entrepreneurship. Berapa masukan, catatan kritis dan penting disampaikan diungkapkan peserta. Ester, Bappenas, menyatakan perlu materi dengan audiennya seluruh anggota keluarga, ibu, bapak dan anak secara bersamaan. Rizal Zulkifli, Korwil PKH menyampaikan perlu ada fase tambahan untuk melatih para pendamping lapangan agar konsep pendampingan mengarah ke konsep FDS. Dormaringan HS, GIZ menyampaikan agar isu dan strategi mengakses sumber pendanaan untuk usaha skala RT dan dukungan ketrampilan, ditambahkan. Mardi, Korwil PKH menambahkan agar keterkaitan dengan program pemberdayaan, KUBE misalnya, dapat tersampaikan dalam modul. Selain itu dibahasa juga soal evaluasi, efektifitas, gender, pemanfaatan pertemuan bulanan peserta PKH, strategi implementasi dan lain-lain. Chitrawati Buchori, dari tim FDS Bank Dunia menyampaikan beberapa penjelasan dan klarifikasi. Moderator, dalam catatan penutupnya menyampaikan semangat FDS diarahkan pada community empowerment sehingga perlu keterkaitan FDS dengan program-program pemberdayaan “Masukan sangat baik, beberapa yang implementatif segera bisa dimasukkan dalam modul, tetapi beberapa yang konseptual akan dikaji lebih lanjut” kata Oetami. Saat menutup diskusi, Direktur Jamsos memberikan catatan penting untuk ditindaklanjuti. Termasuk menjelaskan soal rencana keterkaitan PKH dengan program KUBE. Mengulang slogan PKH, Emmy menjelaskan semangat implementasi PKH yang kerap ditegaskan oleh Menteri Sosial. “Anak tidak boleh miskin” kata Direktur penutup diskusi. (dhs)(http://pkh.depsos.go.id/index.php/2012-05-28-03-57-34/453-fds)

Program Keluarga Harapan 2013 - KEMENSOS

Tahap 3 tahun 2013

Alhamdulillah... setelah sekian lama menunggu dan harus menenangkan warga yang terus-terusan menanyakan pencairan PKH, akhirnya... tanggal 8 Oktober 2013 samapi 10 Oktober 2013 kemarin, PKH Kecamatan Paguyangan dan POS Paguyangan telah berhasil mencairkan dana bantuan bersyarat untuk alokasi pendidikan dan kesehatan warga yang terdaftar sebagai anggota PKH Kecamatan Paguyangan. sebanyak 1.707 keluarga yang masih menjadi peserta PKH secara bergilir dan rapi mendatangi Kantor Pos Paguyangan untuk bisa mengambil hak mereka, dana bantuan dari pemerintah yang dialokasikan dalam Program Keluarga Harapan. Semoga program ini benar-benar bisa menjadi pemutus mata rantai kemiskinan di Indonesia, semakin adil Indonesia, semakin sejahtera Indonesia. Program Keluarga Harapan, mraih keluarga sejahtera dan anakku tidak boleh miskin...

Menteri Sosial: Peran Ibu Sangat Signifikan dalam PKH

Dalam kaitannya dengan komitmen Pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, Kementerian Sosial mengemban tanggung jawab yang lebih besar dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Tahun 2013, Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menjadi peserta PKH naik 2,4 Juta, dan 2014 target 3,2 Juta. Sejak tahun 2007 PKH memperlihatkan keberhasilan untuk membantu masyarakat miskin keluar dari jerat kemiskinan (poverty trap). Menteri Sosial, Salim Segaf Al-Jufri, menyampaikan hal itu dalam arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Wilayah IV (Rakornas IV) tahun 2013, bertempat di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, Rabu (23/5).

Dalam pengarahannya, Salim menyampaikan bahwa Conditional Cash Transfer (CCT) di berbagai negara, terbukti menurunkan angka kemiskinan. “Pengalaman Brazil memperlihatkan bahwa CCT berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 34,2%” kata Menteri Sosial. Selain itu disampaikan juga bahwa kelompok ibu sangat signifikan dalam keberhasilan program PKH ini. “Peran ibu sangat penting untuk mendukung pendidikan anak-anak, agar angk PKH dapat bersekolah dengan bangga. Testimoni para ibu seperti di video itu. Dampaknya sangat nyata, mereka bisa berusaha” kata Menteri seraya mengapresiasi tayangan video yang ditampilkan sebelum pengarahan. Salim menmbahkan setelah RTSM masuk anggota PKH, banyak perubahan positif. Terjadi peningkatan angka kehadiran anak di sekolah, turunya angka bolos, akses kesehatan meningkat.

Terkait peran daerah, Mensos menegaskan perlunya dukungan dan sinergi, di pusat dan daerah. “Tanpa adanya kerjasama yang baik, dengan berbagia lintas sektor dan pemangku kepentingan, tentu saja tujuan PKH sulit diwujudkan” tandasnya. Pada kesempatan itu, Mensos juga mengapresiasi keberhasilan PKH di berbagai daerah, dengan pemberian PKH Award 2013.  Kabupaten Bima, Pasuruan, Kutai Barat dan Propinsi Kalimantan Timur adalah daerah-daerah yang mendapat PKH Award 2013 pada Rakornas IV.

Sebelumnya, dalam laporan pelaksanaan, Direktur Jenderal Jaminan dan Perlindungan Sosial, Kemensos, Andi Zainal Dulung, menyampaikan Rakornas IV, berlangsung dari tanggal 22-24 Mei 2013,  diikuti oleh 340 peserta yang berasal dari 79 Kabupaten/Kota dan Propinsi. Meliputi Propinsi Bali, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Peserta yang hadir adalah pengambil kebijakan yang berasal dari Bappeda, Dinas Kesehatan,  Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kantor Agama. Tujuannya adalah untuk membangun kesepahaman antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terhadap proses transformasi PKH, sosialiasi proses tranformasi PKH bagi daerah yang bergabung 2007-2007 dan sosialiasi PKH bagi daerah yang bergabung tahun 2013. Andi menjelaskan setelah Rakornas IV, akan diadakan Rakornas II yang bertempat di Bandung, Jawa Barat. Khusus untuk Propinsi NTT yang seharusnya peserta Rakornas IV, namun karena bersamaan dengan agenda pemilihan gubernur, delegasinya akan bergabung pada Rakornas II. Rakornas IV juga dimeriahkan oleh penampilan seni dan tari fasilitator PKH dari Kabupaten Bima dan Sumbawa, serta tarian lokal yang dibawakan oleh anak-anak (dhs).

sumber : http://pkh.depsos.go.id/index.php/2012-05-28-03-57-34/454-rakornas-lombok

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Krisis Ekonomi tahun 1998 memberikan hantaman yang besar terhadap perekonomian nasional, termasuk meningkatnya angka kemiskinan masyarakat yang naik menjadi 49,50 Juta atau sekitar 24,23 % dari jumlah penduduk Indonesia, dari hanya 34,01 Juta (17,47 %) pada tahun 1996. Untuk mengurangi angka kemiskinan akibat krisis ekonomi tersebut, pemerintah kemudian menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pemerintah Indonesia.

Pelaksanaan program penanggulanan kemiskinan yang dilakukan sejak tahun 1998 sampai saat ini, secara umum mampu  menurunkan angka kemiskinan Indonesia yang berjumlah 47,97 Juta atau sekitar 23,43 % pada tahun 1999 menjadi 30,02 Juta atau sekitar 12,49 % pada tahun 2011. Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, di tingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang tahun 2005 sampai 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain misalnya Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun. 
Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah. 
Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 % sampai 10 % pada akhir tahun 2014.
Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

• Menyempurnakan program perlindungan sosial
• Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
• Pemberdayaan masyarakat, dan
• Pembangunan yang inklusif

Terkait dengan strategi tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulanang kemiskinan yang dibagi berdasarkan empat klaster, masing-masing:

• Klaster I - Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga

• Klaster II – Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

• Klaster III – Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

sumber : http://tnp2k.go.id/program/sekilas/

BREBES MENJADI PILOT PROJECT PKH PRESTASI DI INDONESIA

Dinhubkominfo - Masalah gizi buruk masyarakat yang sering ditemui dan diangkat di media massa ternyata tidak hanya berdampak buruk dalam jangka pendek, tetapi apabila tidak ditangani secara serius, di masa mendatang dapat mengancam penurunan kualitas SDM generasi penerus kita.

Angka kematian ibu, bayi, prevalensi kekurangan gizi dan stunting atau kekerdilan, adalah tanda – tanda mendasar yang dapat diukur dalam rendahnya kualitas gizi masyarakat.

Tidak dipungkiri bahwa angka kemiskinan yang masih cukup tinggi menjadi satu akar permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, Pemerintah Pusat dan daerah terus berupaya untuk menangani masalah kemiskinan melalui berbagai program yang telah dilaksanakan.

Program Keluarga Harapan yang digulirkan Pemerintah Pusat sejak tahun 2011 yang lalu, dinilai cukup berhasil dalam membantu meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan kategori Rumah Tangga Sangat Miskin ( RTSM ), dengan kewajiban tertentu. Namun demikian, pengembangan program terus diupayakan, antara lain dengan mengadakanProgram PKH Prestasi dengan mengambil dua kabupaten di tanah air, yaitu Kabupaten Sikka di NTT dan Kabupaten Brebes, sebagai proyek percontohan.

PKH Prestasi adalah singkatan dari Program Keluarga Harapan Progresif Pengentasan Gizi, yaitu Program kerjasama dalam upaya menanggulangi dan menurunkan Stunting ( ukuran tumbuh kembang bayi dibawah normal diukur dari panjang tubuh ) anak di bawah 2 tahun ( baduta ), dengan jalan meningkatkan kualitas Pelayanan Gizi pada ibu hamil dan baduta pada RTSM peserta PKH. Hal ini menjadi prioritas, mengingat pada periode bawah dua tahun merupakan periode emas tumbuh kembang anak yang dapat diintervensi melalui perbaikan gizi dan kesehatannya.

Dengan menyesuaikan kondisi daerah, melalui PKH Prestasi, Brebes menargetkan dapat mengurangi prevalensi stunting anak balita khususnya dari RTSM hingga 5 % sampai tahun 2014, untuk selanjutnya dapat direplikasi daerah lain dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan, khususnya dalam rangka penanggulangan prevalensi stunting, sehingga kedepannya dapat menjadi generasi bangsa yang sehat dan berkualitas.

Tidak kalah pentingnya, adalah upaya pendekatan dari para pendamping program serta komunikasi yang aktif melalui berbagai media baik formal maupun non formal yang ada di tengah masyarakat, untuk dapat menumbuhkan pemahaman yang baik terhadap program ini, sehingga masyarakat dapat menerima dan bekerjasama dengan baik.

Di samping itu, Diperlukan pula komitmen yang tinggi dari semua fihak, mulai dari Pemerintah, DPRD, organisasi masyarakat dan tokoh – tokoh agama / tokoh masyarakat dengan kapasitasnya masing-masing, agar program ini dapat berjalan dengan sukses. (Yayu)

http://brebeskab.go.id/pemda/index.php?option=com_content&view=article&id=2228:brebes-menjadi-pilot-project-pkh-prestasi-di-indonesia-&catid=35:berita-terkini&Itemid=306

Kemensos Unggulkan Program 'Keluarga Harapan' di 2013

Jakarta - Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, program unggulan di Kementerian Sosial tahun 2013 adalah program keluarga harapan.

"Program ini diikuti sekitar 40 negara yang ada saat ini. Bantuan langsung tunai bersyarat untuk negara yang kategorinya miskin," ujar Salim, usai memberikan
keterangan pers di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (08/01).

Kenapa dikatakan bahwa program keluarga harapan menjadi program unggulan ?

Salim menjelaskan, program ini memberikan kontribusi untukmillenium development gold bagaimana seorang ibu dapat bekerjasama dengan bapak untuk berperan membawa anaknya ke sekolah, ke pos yandu, daerah yang sudah direalisasikan program keluarga harapan ini adalah daerah yang anaknya banyak pergi ke sekolah.

"Anak yang terdidik dengan bagus, memiliki kesehatan yang bagus, anak tersebut tidak mengalami nasib seperti orang tuanya masalah kemiskinan tadi, jadi untuk memotong mata rantai kemiskinan, maka program keluarga harapan inilah dapat dijadikan jembatan untuk memerangi kemiskinan, " imbuh Mensos.

Sementara, kabupaten sejahtera adalah kabupaten yang mampu untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat di kabupaten tersebut.

"Kesejahteraan masyarakatnya berupa rumah yang disediakan layak huni, penanganan lansia yang sangat baik, yang ramah lansia, dan semuanya itu harus ditangani secara baik dan manusiawi, " ungkapnya.

Sementara program bedah kampung yang dijalankan oleh kementerian sosial , saat ini sudah memenuhi target sebanyak dua puluh ribu.

"Tahun ini, kemensos menargetkan akan membedah kampung menjadi lebih banyak hingga seratus ribu," tegasnya.(fy7)

(http://suaraindonesia.co/nasional/5113/kemensos-unggulkan-program-keluarga-harapan-di-2013)