PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Krisis Ekonomi tahun 1998 memberikan hantaman yang besar terhadap perekonomian nasional, termasuk meningkatnya angka kemiskinan masyarakat yang naik menjadi 49,50 Juta atau sekitar 24,23 % dari jumlah penduduk Indonesia, dari hanya 34,01 Juta (17,47 %) pada tahun 1996. Untuk mengurangi angka kemiskinan akibat krisis ekonomi tersebut, pemerintah kemudian menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pemerintah Indonesia.

Pelaksanaan program penanggulanan kemiskinan yang dilakukan sejak tahun 1998 sampai saat ini, secara umum mampu  menurunkan angka kemiskinan Indonesia yang berjumlah 47,97 Juta atau sekitar 23,43 % pada tahun 1999 menjadi 30,02 Juta atau sekitar 12,49 % pada tahun 2011. Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, di tingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang tahun 2005 sampai 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain misalnya Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun. 
Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah. 
Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 % sampai 10 % pada akhir tahun 2014.
Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

• Menyempurnakan program perlindungan sosial
• Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
• Pemberdayaan masyarakat, dan
• Pembangunan yang inklusif

Terkait dengan strategi tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulanang kemiskinan yang dibagi berdasarkan empat klaster, masing-masing:

• Klaster I - Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga

• Klaster II – Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

• Klaster III – Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

sumber : http://tnp2k.go.id/program/sekilas/

BREBES MENJADI PILOT PROJECT PKH PRESTASI DI INDONESIA

Dinhubkominfo - Masalah gizi buruk masyarakat yang sering ditemui dan diangkat di media massa ternyata tidak hanya berdampak buruk dalam jangka pendek, tetapi apabila tidak ditangani secara serius, di masa mendatang dapat mengancam penurunan kualitas SDM generasi penerus kita.

Angka kematian ibu, bayi, prevalensi kekurangan gizi dan stunting atau kekerdilan, adalah tanda – tanda mendasar yang dapat diukur dalam rendahnya kualitas gizi masyarakat.

Tidak dipungkiri bahwa angka kemiskinan yang masih cukup tinggi menjadi satu akar permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, Pemerintah Pusat dan daerah terus berupaya untuk menangani masalah kemiskinan melalui berbagai program yang telah dilaksanakan.

Program Keluarga Harapan yang digulirkan Pemerintah Pusat sejak tahun 2011 yang lalu, dinilai cukup berhasil dalam membantu meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan kategori Rumah Tangga Sangat Miskin ( RTSM ), dengan kewajiban tertentu. Namun demikian, pengembangan program terus diupayakan, antara lain dengan mengadakanProgram PKH Prestasi dengan mengambil dua kabupaten di tanah air, yaitu Kabupaten Sikka di NTT dan Kabupaten Brebes, sebagai proyek percontohan.

PKH Prestasi adalah singkatan dari Program Keluarga Harapan Progresif Pengentasan Gizi, yaitu Program kerjasama dalam upaya menanggulangi dan menurunkan Stunting ( ukuran tumbuh kembang bayi dibawah normal diukur dari panjang tubuh ) anak di bawah 2 tahun ( baduta ), dengan jalan meningkatkan kualitas Pelayanan Gizi pada ibu hamil dan baduta pada RTSM peserta PKH. Hal ini menjadi prioritas, mengingat pada periode bawah dua tahun merupakan periode emas tumbuh kembang anak yang dapat diintervensi melalui perbaikan gizi dan kesehatannya.

Dengan menyesuaikan kondisi daerah, melalui PKH Prestasi, Brebes menargetkan dapat mengurangi prevalensi stunting anak balita khususnya dari RTSM hingga 5 % sampai tahun 2014, untuk selanjutnya dapat direplikasi daerah lain dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan, khususnya dalam rangka penanggulangan prevalensi stunting, sehingga kedepannya dapat menjadi generasi bangsa yang sehat dan berkualitas.

Tidak kalah pentingnya, adalah upaya pendekatan dari para pendamping program serta komunikasi yang aktif melalui berbagai media baik formal maupun non formal yang ada di tengah masyarakat, untuk dapat menumbuhkan pemahaman yang baik terhadap program ini, sehingga masyarakat dapat menerima dan bekerjasama dengan baik.

Di samping itu, Diperlukan pula komitmen yang tinggi dari semua fihak, mulai dari Pemerintah, DPRD, organisasi masyarakat dan tokoh – tokoh agama / tokoh masyarakat dengan kapasitasnya masing-masing, agar program ini dapat berjalan dengan sukses. (Yayu)

http://brebeskab.go.id/pemda/index.php?option=com_content&view=article&id=2228:brebes-menjadi-pilot-project-pkh-prestasi-di-indonesia-&catid=35:berita-terkini&Itemid=306